Peristiwa - Peristiwa Penting Pada Era Reformasi

Era Reformasi

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama menjadi perikehidupan baru yang lebih baik. Terjadinya peristiwa reformasi merupakan hal yang sudah dirunggu-tunggu oleh seluruh bangsa Indonesia mengingat banyak penderitaan yang sudah mereka alami selama berada dibawah keotoriteran seorang Soeharto. Peristiwa reformasi ini diwujudkan dengan mengundurkan dirinya Soeharto dari jabatan sebagai presiden Republik Indonesia.

A.    FAKTOR PENYEBAB PERISTIWA REFORMASI

Banyak hal yang mendorong terjadinya peristiwa reformasi,yaitu terjadinya berbagai macam krisis. Terutama ketidakadilan dalam bidang politik,ekonomi dan hokum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan,muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses nagatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945,banyak dilakukan pada pemerintahan masa orde baru.

1.      Krisis Politik

Permasalahan politik muncul karena demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga terdapat kesan bahwa kedaulatan berada di tangan pihak/kelompok tertentu bahkan lebih banyak dipegang oleh kelompok penguasa. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah orde baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila,namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan penguasanya (Soeharto). Padahal dalam UUD 1945 Pasal 2 telah disebutkan bahwa “kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR”. Pada dasarnya secara hokum kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil rakyat, namun faktanya angora MPR sudah diatur dan di rekayasa,sehingga sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Keadaan ini mendorong munculnya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap wakil-wakil mereka tersebut (MPR & DPR). Ketidakpercayaan tersebutlah yang mendorong munculnya gerakan reformasi. Selain itu,pada masa orde baru pemerintah juga tidak berhasil membangun kehidupan politik yang terbuka ,demokratis,jujur dan adil. Pemerintah bersikap tertutup.otoriter dan personal. Masyarakat yang memnerikan kritik terhadap pemerintah akan dianggap anti pemerintah,menghina kepala Negara,dan anti pancasila. Akibatnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis tidak terwujud. Golkar yang menjadi partai besar pada masa itu doperalat oleh pemerintah orde baru untuk mengamankan kehendak penguasa.

Kehidupan politik pada masa orde baru memang bersifat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis,dimana cirri-ciri kehidupan politik yang represif diantaranya adalah :

a.       Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan subversif (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia).

b.      Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa

c.       Terjadinya KKN yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya.

d.      Pelaksanaan dwi fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga Negara sipil untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintah

e.       Terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Mekipun Soeharto terpilih menjadi presiden melalui sidang Umum MPR namun pemilihan tersebut merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.

Gerakan reformasi menuntut terjadinya perombakan/reformasi total disegala bidang termasuk keanggotaan MPR,DPR yang menurut masyarakat sarat dengan unsure KKN. Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan,yaitu diantaranya :

a.       UU No 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum

b.      UU No 2 Tahun 1985 tentang Susunan,Kedudukan,Tugas,dan Wewenang DPR/MPR

c.       UU No 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya

d.      UU No 5 Tahun 1985 tentang Referendum

e.       UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa

Kondisi dan situasi politik di Indonesia semakin memburuk setelah terjadinya peristiwa kelabu pada tanggal 27 Juli 1996. Peristiwa ini muncul sebagai akibat terjadinya pertikaian di dalam internal Partai Demokrasi Indonesia. Krisis politik sebagai salah satu factor pendorong reformasi bukan hanya menyangkut masalah internal PDI saja namun masyarakat menuntut adanya reformasi baik didalam kehidupan masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Pada masa itu sikap pemerintah akan sangat keras terhadap siapapun yang berani memberikan kritik maupun menentang terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu masyarakat juga menuntut adanya pembatasan masa jabatan presiden.

2.      Krisis Hukum

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik. Dalam bidang hukum pun, pemerintah melakukan intervensi. Artinya,kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa.

Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yang menyatakanbahwa”kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)”. Dengan adanya ketidakadilan-ketidakadilan di bidang hokum tersebut mendorong masyarakat untuk menuntut adanya reformasi. Mahasiswa sebagai salah satu motor penggerak adanya reformasi juga melakukan tuntutan dalam bidang hokum agar dapat menddudukkan masalah-masalah hokum pada kedudukan atau posisi yang sesunggunya.

3.      Krisis Ekonomi

Dengan adanya krisis yang melanda Negara-negara Asia Tenggara pada bulan Juli 1996 ternyata juga mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Indonesia belum mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukarrupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar.

Ketika nilai tukar rupiah semakin melemah maka pertumnbuhan ekonomi Indonesia menjadi 0% dan berakibat pada iklim bisnis yang semakin lesu. Akibatnya banyak perusahaan ditutup yang berimbas pada naiknya jumlah pengangguran dan naiknya tingkat kemiskinan. Selain itu,daya beli menjadi rendah dan sulit mencari bahan-bahan kebutuhan pokok.

Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan yaitu dengan dilikuidasikannya sejumlah bank pada akhir tahun 1997. Sementara itu untuk membantu bank bank yang bermasalah, pemerintah membentuk Penyehatan Perbankan Nasional (KLBI). Namun usaha yang dilakukan pemerintah ini tidak memberikan hasil  karena pinjaman bank-bank bermasalah tersebut semakin bertambah besar dan tidak dapat dikembalikan begitu saja.

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai kondisi, seperti:

a.      Hutang luar negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang Negara (hutang swasta), tetapi sangat besar pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi. Utang yang menjadi tanggungan Negara hingga 6 Februari 1998 mencapai 63,462 miliar dollar AS,sedangkan hutang swasta mencapai 73,962 miliar dollar AS. Akibat dari hutang tersebut maka kepercayaan luar negeri terhadap Indonesia semakin menipis.keadaan seperti ini juga dipengaruhi oleh keadaan perbankan Indonesia yang dianggap tidak sehat karena adanya kolusi dan korupsi serta tingginya kredit macet.

b.      Industrialisasi

Pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai Negara industri. Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah (rata-rata).

c.       Pemerintahan Sentralistik

Pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat. Pelaksanaan poitik sentralistik ini terlihat dari sebagian besar kekayaan di daerah-daerah diangkut ke pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan pemerintah dan rakyat di daerah terhada[p pemerintah pusat.

Krisis moneter tidak hanya menimbulakan kesulitan keuangan Negara tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Mamasuki tahun anggaran 1998/1999 krisis moneter yelah mempengaruhi aktivitas ekonomi lainnya. Kondidsi perekonomian semakin memburuk karena pada akhir 1997 persediaan sembako di pasaran mulai menipis. Hal ini mengakibatkan harga-harga barang naik secara tidak terkendali. Kelaparan dan kekurangan makanan mulai melanda masyarakat.

Untuk mengatasi kesulitan moneter,pemerintah meminta bantuan IMF. Namun kucuran dana daii IMF yang sangat diharapkan oleh pemerintah belum terrealisasi walaupun pada tanggal 15 Januari 1998 Indonesia telah ,menandatangani 50 butir kesepakatan (letter of intent atau LOL) dengan IMF. Beban kehidupan masyarakat pun semakin berat ketika pada tanggal 12 Mei 1998 pemerintah mengumumkan kenaikan ongkos angkutan dan BBM. Dengan itu,barang kebutuhan ikut naik dan masyarakat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup.

4.      Krisis Kepercayaan

Dengan adanya krisis ekonomi.politik dan hokum mengakibatkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menjadi hilang kepercayaan kepada pemerintah. Dengan adanya berbagai penderitaan ekonomi dan politik yang dialami masyarakat mendorong terjadinya perilaku negative dan anarkhis. Beban yang semakin berat serta tidak adanya kepastian kapan berakhirnya penederitaan yang mereka alami mengakibatkan masyarakat frustasi dan semakin membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Ketidakpuasan ini ditunjukkan dengan melakukan demonstrasi besar-besaran yang banyak berakhir pada kerusuhan yang memakan banyak korban di beberapa daerah.

B.     KRONOLOGIS PERISTIWA REFORMASI/BERAKHIRNYA MASA JABATAN SOEHARTO

a.      22 Januari 1998
Rupiah tembus 17.000,- per dolar AS, IMF tidak menunjukkan rencana bantuannya.

b.      12 Februari 1998
 Soeharto menunjuk Wiranto, menjadi Panglima Angkatan Bersenjata.

c.       5 Maret 1998

20 Mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR/MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban presiden yang disampaikan pada Sidang Umum MPR dan menyerahkan agenda Reformasi Nasional. Mereka diterima oleh fraksi ABRI.

d.      10 Maret 1998

Soeharto terpilih kembali untuk masa jabatan lima tahun yang ketujuh kali dengan menggandeng B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden.

e.       14 Maret 1998

Soeharto mengumumkan cabinet baru yang dibamai dengan Kabinet Pembangunan VII.Bob Hasan dan anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana terpilih sebagai menteri.

f.       1 Mei 1998

Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai tahun 2003.

g.      2 Mei 1998

Pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang (1998).

h.      4 Mei 1998

Harga BBM meroket 71%, disusul 3 hari kerusuhan di Medan dengan korban sedikitnya 6 meninggal.

i.        7 Mei 1998

Peristiwa Cimanggis, bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan terjadi di kampus Fakultas Teknik Universitas Jayabaya,Cimanggis yang mengakibatkan sedikitnya 52 mahasiswa dibawa ke RS Tugu Ibu, Cimanggis. Dua di antaranya terkena tembakan di leher dan lengan kanan, sedangkan sisanya cedera akibat pentungan rotan dan mengalami iritasi mata akibat gas air mata.

j.        8 Mei 1998

 Peristiwa Gejayan, 1 mahasiswa Yogyakarta tewas terbunuh.

k.      9 Mei 1998

Soeharto Berangkat seminggu ke Mesir  untuk menghadiri pertemuanKTT G-15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI.

l.        12 Mei 1998

 Tragedi Trisakti, 4 Mahasiswa Trisakti terbunuh.

m.   13Mei1998
Kerusuhan Mei 1998 pecah di Jakarta. Kerusuhan juga terjadi di kota Solo. Soeharto yang sedang menghadiri pertemuan negara-negara berkembang G-15 di Kairo, Mesir, memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, dalam pertemuan tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Kairo, Soeharto menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Etnis Tionghoa mulai eksodus meninggalkan Indonesia.

n.      14 Mei 1998
Demonstrasi terus bertambah besar hampir di seluruh kota-kota di Indonesia, demonstran mengepung dan menduduki gedung-gedung DPRD di daerah.

o.      18 Mei 1998

Ketua MPR yang juga ketua Partai Golkar, Harmoko, meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden. Jenderal Wiranto mengatakan bahwa pernyataan Harmoko tidak mempunyai dasar hokum. Wiranto mengusulkan pembentukan "Dewan Reformasi". Gelombang pertama mahasiswa dari FKSMJ, Forum Kota, UI dan HMI MPO memasuki halaman dan menginap di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR.

p.      19 Mei 1998

Soeharto berbicara di TV, menyatakan dia tidak akan turun dari jabatannya, tetapi menjanjikan pemilu baru akan dilaksanakan secepatnya. Beberapa tokoh Muslim, termasuk Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid, bertemu dengan Soeharto. Ribuan mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR, Jakarta. Dilaporkan Bentrokan terjadi dalam  demonstrasi di Universitas Airlangga, Surabaya.

q.      20 Mei 1998

Amien Rais membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas, setelah 80.000 tentara bersiaga di kawasan Monas. 500.000 orang berdemonstrasi di Yogyakarta, termasuk Sultan Hamengkubuwono X. Demonstrasi besar lainnya juga terjadi di Surakarta, Medan, Bandung. Harmoko mengatakan Soeharto sebaiknya mengundurkan diri pada Jumat, 22 Mei, atau DPR/MPR akan terpaksa memilih presiden baru. Sebelas menteri kabinet mengundurkan diri, termasuk Ginandjar Kartasasmita, milyuner kayu Bob Hasan, dan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin.

r.       21 Mei 1998

Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada hari Kamis 21 Mei 1998 pukul 9.00 WIB di Istana Merdeka. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden baru Indonesia. Jenderal Wiranto mengatakan ABRI akan tetap melindungi presiden dan mantan-mantan presiden. Terjadi perdebatan tentang proses transisi ini. Yusril Ihza Mahendra, salah satu yang pertama mengatakan bahwa proses pengalihan kekuasaan adalah sah dan konstitusional.

s.       22Mei1998
Habibie mengumumkan susunan "Kabinet Reformasi". Letjen Prabowo Subiyanto dicopot dari jabatan Panglima Kostrad.  Di Gedung DPR/MPR, bentrokan hampir terjadi antara pendukung Habibie yang memakai simbol-simbol danAtribut keagamaan dengan mahasiswa yang masih bertahan di Gedung DPR/MPR. Mahasiswa menganggap bahwa Habibie masih tetap bagian dari Rezim Orde Baru. Tentara mengevakuasi mahasiswa dari Gedung DPR/MPR ke Universitas AtmaJaya.

C.    TOKOH-TOKOH REFORMASI

Terdapat nama-nama yang mencuat seiring terjadinya peristiwa reformasi, dimana mereka dianggap sebagai pahlawan proklamasi yang kedua oleh masyarakat. Mereka  adalah BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka dianggap sebagai pahlawan yang akan membawa masyarakat kearah kehidupan yang leih baik dalam tatanan Indonesia yang baru. Namun kenyataannya banyk sekali penyimpangan yang terjadi.

BJ Habibie

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi. Kejadian penting dalam masa pemerintahan Habibie adalah keputusannya untuk mengizinkan Timor Timur untuk mengadakan referendum yang berakhir dengan berpisahnya wilayah tersebut dari Indonesia pada Oktober 1999. Keputusan tersebut terbukti tidak populer di mata masyarakat sehingga hingga kini pun masa pemerintahan Habibie sering dianggap sebagai salah satu masa kelam dalam sejarah Indonesia.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1999 partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4.

Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Beberapa catatan penting pada masa pemerintahan Gus Dur diantaranya adalah : Tingginya jadwal kunjungan keluar negeri tanpa memberikan nilai lebih untuk negeri ini, Meningkatnya secara tajam pembabatan hutan di negeri ini, yang dampaknya dapat kita rasasakan akhir-akhir ini, dan Impotennya fungsi ABRI dan nyaris tergantikan oleh pasukan khusus yang dibuat oleh Gus Dur dengan nama Pagar Nusa, dimana keberadaan “pasukan khusus” ini sering menimbulkan keresahan dimasyarakat.

 Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati secara resmi diumumkan menjadi presiden Indonesia yang ke 5.

Megawati Soekarno Puteri

Megawati dilantik di tengah harapan akan membawa perubahan kepada Indonesia karena merupakan putri presiden pertama Indonesia, Soekarno. Meski ekonomi Indonesia mengalami banyak perbaikan, seperti nilai mata tukar rupiah yang lebih stabil, namun Indonesia pada masa pemerintahannya tetap tidak menunjukkan perubahan yang berarti dalam bidang-bidang lain.  

Selain itu juga terdapat beberapa catatan penting pada masa pemerintahan Megawati yang tentunya masi teringat dengan jelas di pikiran seluruh rakyatIndonesia. Diantaranya adalah : Terlalu masuknya Taufik Kiemas dalam urusan kenegaraan menjadikan Republik ini seakan dipimpin oleh dua Presiden. Hal ini Nampak dari tidak adanya ketegasan Megawati dalam setiap keputusan yang diambilnya selaku Presiden RI. Dalam kepemimpinan Megawati inilah juga asset-aset Negara yang penting serta vital banyak terjual kepihak asing. Diantaranya adalah Blok Cepu. Sebuah keputusan yang sangat merugikan negeri ini.

Popularitas Megawati yang awalnya tinggi di mata masyarakat Indonesia, menurun seiring dengan waktu. Hal ini ditambah dengan sikapnya yang jarang berkomunikasi dengan masyarakat sehingga mungkin membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang 'dingin'. Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004, maju ke Pemilu 2004 dengan harapan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai seorang Presiden Republik Indonesia.

Susilo Bambang Yudhoyono

Pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung pertamanya. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, muncul sebagai saingan yang hebat baginya. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Karisma Yudhoyono berhasil menarik hati mayoritas pemilih dan Demokrat memenangkan pemilu legislatif pada awal 2004, yang diikuti kemenangan Yudhoyono pada pemilihan presiden.

D.    KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA REFORMASI

Kebijakan Pada Masa Pemerintahan BJ.Habibie

Kebijakan yang diambil pada masa pemeintahan BJ Habibie diantaranya adalah :

a.       Kebijakan dalam bidang politik dan hukum

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Undang undang tersebu adalah :

1.      UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2.      UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3.      UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR

b.      Membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan

Pada tanggal 22 Mei 1998 Habibie membentuk cabinet baru yang dinamai Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri dan para menteri tersebut diambil daari unsure unsure militer (ABRI),Golkar,PPP dan PDI.

c.       Mengatasi masalah dwifungsi ABRI

Setelah dilaksanakannya reformasi, peran ABRI di Perwakilan Rakyat DPR mulai dikurangi secara bertahap yaitu dari 75 orang menjadi 38 orang. Langkah lain yang ditempuh adalah pemisahan angkatan yang semula terdiri atas Angkatan darat, laut, udara serta kepolisian. Kemudian Polri berubah menjadi Kepolisian Negara dan istilah ABRI pun berubah menjadi TNI yang terdiri atas angkatan darat, laut dan udara. Mulai tanggal 15 Mei 1999.

d.      Mengadakan Sidang Istimewa.

Sidang Istimewa yang dilaksanakan 10-13 November 1998 diharapkan MPR benar-benar menyurahkan aspirasi masyarakat dengan perdebatan yang lebih terbuka dan dapat menampung aspirasi masyarakat. Hasil rapat tersebut menghasilkan 12 ketetapan.

e.       Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, yang dilakukan Habibie adalah merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonoian Indonesia, melikuidasi bank bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga dibawah Rp 10.000, dan mengimplementasikan reformasi yang diisyaratkan IMF.

f.       Kebijakan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

g.      Pelaksanaan pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik.

Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Abdur Rahman Wahid

a.       Meneruskan kehidupan yang lebih demokratis seperti pemerintahan selanjutnya.

Diantaranya dengan memberikan kebebasan berpendapat dikalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali budaya Tiong Hoa.

b.      Merestrukturisasi lembaga pemerintahan

Dilakukan dengan menghapus departemen yang dianggap tidak efisien  diantaranya adalah menghilangkan departemen penerangan dan social untuk emngurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional

Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

a.       Memilih dan menetapkan

Dilakukan dengan meningkatkan kerukunan antr elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Namun usaha ini terganggu dengan terjadinya Peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan turunnya kepercayaan internasional.

b.      Membangun tatanan politik yang baru

Diwujudkan dengan dikeluarkanny UU tentang Pemilu, susunan dan kedudukan  MPR/DPR dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

c.       Menjaga keutuhan NKRI

Menindak setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI seperti kasus ceh, Ambon, Papua, dan Poso. Hal tersebut diberi perhatian karena mengingat telah lepasnya Timor Timor dari RI.

d.      Melanjutkan Amandemen 1945

Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perubahan zaman.

e.       Meluruskan otonomi daerah

Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbylkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah sehingga pelurusan dilakukan denganpembinaan terhadap daerah.

Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

a.       Anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN

b.      Konversi minyak tanah ke gas.

c.       Memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai)

d.      Pembayaran utang secara bertahap terhadap badan PBB

e.       Buy Back saham BUMN

f.       Pelayanan UKM (Usaha Kecil Menengah) bagi rakyat kecil

g.      Subsidi BBM

h.      Memudahkan prosedur bagi inverstor asing untuk berinvestasi di Indonesia

i.        Meningkatkan sector pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008

j.        Pemberian bibit unggul terhadap petani

k.      Pemberantasan korupsi melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

SIMPULAN

Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama menjadi perikehidupan baru yang lebih baik. Factor penyebab terjadinya peristiwa Reformasi adalah karena adanya Krisis Politik, Ekonomi, Hukum dan Kepercayaan. Terjadiny peristiwa reformasi karena didorong oleh beberapa krisis tadi mendorong aksi mahasiswa menuntut reformasi demi kehidupan yang lbih baik mengingat akan banyaknya penderitaan yang sudah dialami oleh rakyat. Karena paksaan dari berbagai pihak itulah akhirnya Presiden Soeharto mengundurkandiri dari kedudukan presiden pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh BJ Habibie sebagai presiden RI. Tokoh-tokoh yang namanuya mencuat sebagai tokoh Reformasi diantaranya adalah BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Tokoh tokoh tersebut dianggap akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,rakyat banyak menggantngkan nasib kepada tokoh-tokoh tersebut. Namun pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hanya menjadikan momen  kekuasaan mereka sebagai jembatan emas menuju jabatan RI-1 (Presiden,Penguasa). Kebanyakan dari mereka tidak terlalu banyak merubah nasib rakyat dilihat dari masih banyaknya masalah yang terjadi pada masa mereka. Terdapat beberapa kebijakan yang dibuat pada masa Reformasi,mulai dari masa pemerintahan Habibie hingga Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam boding politik, hokum, ekonomi, dan social.